Bandar Lampung, Akbar News – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Provinsi Lampung dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut, sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Indonesia.
Di balik capaian tersebut, peran koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, DR. Ir. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan pengelolaan keuangan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Sebagai pimpinan birokrasi tertinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa opini WTP bukan hanya simbol prestasi administratif, melainkan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Raihan opini WTP ke-12 ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung. Ini adalah bukti nyata bahwa tata kelola keuangan daerah terus diperkuat melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Marindo Kurniawan.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut tidak diperoleh secara instan. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, BPK RI, serta seluruh perangkat daerah dalam membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas dan profesionalisme.
Marindo menjelaskan, selama proses penyusunan hingga pemeriksaan laporan keuangan, seluruh perangkat daerah didorong untuk meningkatkan kualitas administrasi, ketepatan pelaporan, serta memperkuat sistem pengendalian internal guna meminimalisir potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Setiap rekomendasi yang diberikan BPK menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Kami memastikan seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai Sekretaris Daerah, Marindo juga menekankan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.
“WTP bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik mampu menghadirkan program-program pembangunan yang efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Lampung,” katanya.
Marindo menambahkan bahwa capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP harus dijaga dengan terus meningkatkan kualitas birokrasi, memperkuat pengawasan internal, serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Keberhasilan meraih opini WTP ke-12 berturut-turut juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mampu menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip good governance di tengah berbagai tantangan pembangunan dan dinamika fiskal daerah.
Dengan capaian tersebut, DR. Ir. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., menegaskan komitmennya untuk terus mengawal reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan agar setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Lampung.
“Prestasi ini adalah milik seluruh masyarakat Lampung. Tugas kami adalah menjaga kepercayaan tersebut dengan terus menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkas Marindo Kurniawan. *(Red)
