Lampung Barat, Akbar News – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat mencatat realisasi belanja sebesar Rp426.644.885 hingga periode Januari–Mei Tahun Anggaran 2026.
Realisasi tersebut berasal dari 47 paket kegiatan yang telah berjalan dari total alokasi anggaran sebesar Rp4.603.800.687 untuk 219 paket kegiatan yang direncanakan sepanjang tahun.
Berdasarkan data realisasi pengadaan pemerintah daerah, sejumlah kegiatan yang telah direalisasikan mencakup pengadaan alat tulis kantor, bahan komputer, kertas dan cover, jasa konsumsi rapat, perjalanan dinas, hingga pencetakan dokumen peraturan daerah dan dokumen anggaran.
Salah satu realisasi terbesar tercatat pada kegiatan Cetak Buku Perda, Perbup dan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai mencapai Rp140.223.375. Kegiatan tersebut mendukung proses koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD serta Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD.
Selain itu, BKAD juga merealisasikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), seperti inventarisasi aset, penatausahaan aset, penyusunan laporan barang milik daerah, penilaian aset, hingga penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah.
Beberapa paket pengadaan yang masih berstatus on process tercatat melalui mekanisme E-Katalog 6.0, antara lain pengadaan alat tulis kantor, bahan komputer, serta kertas dan cover untuk mendukung operasional bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta sekretariat BKAD.
Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat, Sumadi, S.IP., M.M., menjelaskan bahwa realisasi anggaran pada awal tahun merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan.
“Realisasi belanja yang telah berjalan hingga Mei 2026 difokuskan untuk mendukung kelancaran administrasi keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, penyusunan dokumen anggaran, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pengadaan yang berlaku,” ujar Sumadi.
Menurutnya, BKAD juga terus melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan agar target serapan anggaran dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun anggaran.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa realisasi sebesar Rp426 juta atau sekitar 9,27 persen dari total pagu anggaran masih berada pada fase awal pelaksanaan program. Namun demikian, aspek efektivitas penggunaan anggaran, kualitas output kegiatan, serta kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan tetap perlu menjadi perhatian guna memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Transparansi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik juga dinilai menjadi instrumen penting dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan keterbukaan data tersebut, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran publik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan bertanggung jawab.
Hingga akhir Mei 2026, BKAD Lampung Barat masih memiliki sisa anggaran yang cukup besar untuk direalisasikan pada bulan-bulan berikutnya.
Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan kegiatan serta pengawasan internal yang ketat diharapkan dapat menjaga kualitas belanja daerah sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Barat. (Red)
