Tanggamus, Akbar News – Pengelolaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tanggamus di bawah kepemimpinan Ir. DONI SENGAJI BERSANG, S.T., M.M., menjadi perhatian publik setelah data pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026 menunjukkan nilai belanja yang cukup signifikan.
Berdasarkan data yang dihimpun dari sistem pengadaan pemerintah, Bapperida Kabupaten Tanggamus tercatat mengalokasikan anggaran melalui 146 paket pengadaan dengan total nilai mencapai Rp1.860.000.112.
Sementara itu, realisasi belanja periode Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 105 paket pengadaan dengan total nilai Rp501.911.593.
Data tersebut menunjukkan tingginya aktivitas belanja pada OPD yang memiliki peran strategis dalam menyusun arah pembangunan, riset, dan inovasi daerah. Namun, banyaknya jumlah paket yang direalisasikan dalam waktu lima bulan pertama tahun anggaran memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas, efisiensi, dan manfaat langsung dari penggunaan anggaran tersebut.
Dari hasil penelusuran, sebagian besar realisasi pengadaan didominasi oleh belanja alat tulis kantor (ATK), bahan cetak, konsumsi rapat, suvenir kegiatan, peralatan kantor hingga penyewaan peralatan pendukung kegiatan Musrenbang.
Beberapa paket yang menjadi perhatian antara lain:
– Belanja Suvenir/Cendera Mata Musrenbang sebesar Rp5.000.000;
– Belanja Bahan Cetak Penyusunan Profil Pembangunan Daerah sebesar Rp8.541.450;
– Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Musrenbang sebesar Rp3.000.000;
Puluhan paket belanja ATK yang tersebar pada berbagai sub kegiatan dengan nilai yang bervariasi.
Meskipun nominal masing-masing paket relatif kecil, pola pengadaan yang berulang dengan jenis belanja serupa memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan kebutuhan barang dan jasa di lingkungan Bapperida Kabupaten Tanggamus.
Ketua LSM-Gemalp@ (Gerakan Masyarakat Lampung Peduli Anggaran), Achmad T. Johan, S.IP., menilai bahwa pengelolaan anggaran pada instansi yang dipimpin Ir. DONI SENGAJI BERSANG, S.T., M.M. tersebut perlu mendapatkan pengawasan yang lebih ketat demi menjamin transparansi penggunaan uang rakyat.
“Kami menghormati kewenangan dan tugas Kepala Bapperida sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Namun publik juga berhak mengetahui apakah seluruh pengadaan tersebut benar-benar sesuai kebutuhan, memiliki output yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi proses perencanaan pembangunan daerah,” ujar Achmad.
Menurutnya, tingginya frekuensi pengadaan barang habis pakai dan kebutuhan administrasi harus diimbangi dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Kami meminta Inspektorat Kabupaten Tanggamus melakukan audit kepatuhan terhadap seluruh paket pengadaan yang telah direalisasikan. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.
Achmad juga menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap pola pengadaan yang didominasi belanja administrasi agar tidak mengurangi fokus utama Bapperida sebagai lembaga perumus kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat penjelasan resmi dari Ir. DONI SENGAJI BERSANG, S.T., M.M., selaku Kepala Bapperida Kabupaten Tanggamus, terkait rincian pelaksanaan 105 paket pengadaan yang telah direalisasikan selama periode Januari hingga Mei 2026.
Masyarakat berharap Bapperida Kabupaten Tanggamus dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai manfaat, output, dan pertanggungjawaban setiap paket kegiatan yang menggunakan anggaran daerah, sehingga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan dapat terus terjaga.
Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik menjadi kunci penting agar setiap rupiah yang bersumber dari APBD benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Tanggamus dan kesejahteraan masyarakat. *(tim)
