,Liwa, akbar.news — Pelaksana tugas (plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Lampung Barat, Sumadi, S.IP. M.M., mengatakan, tatakelola atau pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu kunci utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Menurut Sumadi, disamping tatakelola keuangan daerah yang baik, juga dalam upaya penerapan standar akuntansi pemerintahan yang transparan serta akuntable.
Lebih lanjut Sumadi mengatakan, sesuai dengan peraturan pemerintah No. 64 tahun 2013, Pemprov lampung akan lebih fokus dalam pelaksanaan, pe-nataan, dan pengadministrasian aset daerah.
Penataan dan pengadministrasian, persediaan penataan dan pengelolaan piutang daerah serta penem-patan dan pengembangan SDM yang memadai.
Disamping itu, sampai saat ini Pemkab Lampung Barat masih banyak menghadapi berbagai dinamika dan permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, apa-lagi masih dalam masa – transisi kepemimpinan.
Diantaranya, adanya kecenderungan penurunan pendapatan daerah baik itu yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun dari transfer Pemerintah Pusat, belanja Pemda yang tidak efektif dan efisien, dan adanya kecenderungan terhadap berbagai hal lainnya.
“Permasalahan – permasalahan tersebut disebabkan banyak faktor, yakni belum optimalnya penerimaan PAD seperti pajak daerah dan retribusi daerah, transfer dari pusat yang belum optimal baik dari segi jumlah maupun penyalurannya rasio belanja pegawai dan belanja barang jasa masih lebih besar daripada belanja modal serta be-lum optimalnya pemanfaatan dana pinjaman untuk program kegiatan yang bersifat produktif untuk tujuan pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Karena itu, Sumadi berharap kepada seluruh pemangku kepentingan dapat semakin berkomitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan,
“Harapannya bahwa kita sebagai pengambil kebijakan Pemkab dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparans dan akuntabel. Yang memang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemprov, pemkab / kota, maupun masya-rakat,” pungkasnya. (Red)
