Bandarlampung, akbar.news —– Pelaksana tugas (plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Lampung Nurul Fajri, S.Sos, M.T., mengatakan, tatakelola atau pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu kunci utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
tatakelola keuangan daerah yang baik, juga dalam upaya penerapan standar akuntansi pemerintahan yang transparan serta akuntable.
Lebih lanjut Nurul Fajri me-ngatakan, sesuai dengan peraturan pemerintah No. 64 tahun 2013, Pemprov lampung akan lebih fokus dalam pelaksanaan, penataan, dan pengadministrasian aset daerah. Penataan dan pengadministrasian, persediaan penataan dan pengelolaan piutang daerah serta penempatan dan pengembangan SDM yang memadai.
Disamping itu, sampai saat ini Pemprov Lampung masih banyak menghadapi berbagai dinamika dan permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, apa-lagi masih dalam masa – transisi kepemimpinan.
Lebih lanjut Nurul Fajri mengatakan, sesuai dengan peraturan pemerintah No. 64 tahun 2013, Pemprov lampung akan lebih fokus dalam pelaksanaan, penataan, dan pengadministrasian aset daerah. Penataan dan pengadministrasian, persediaan penataan dan pengelolaan piutang daerah serta penempatan dan pengembangan SDM yang memadai.
Disamping itu, sampai saat ini Pemprov Lampung masih banyak menghadapi berbagai dinamika dan permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, apalagi masih dalam masa – transisi kepemimpinan.
Karena itu, Nurul Fajri berharap kepada seluruh pemangku kepentingan dapat semakin berkomitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Harapannya bahwa kita sebagai pengambil kebijakan Pemprov dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel. Yang memang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemprov, pemkab / kota, maupun masyarakat,” pungkasnya. (Red)
