Lampung Selatan – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kegiatan ini bertujuan menjaring aspirasi, saran, dan masukan dari para pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang lebih partisipatif, konsisten, dan inovatif.
Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, Aryan Saruhian, S.P., M.E., menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bagian penting dalam memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur terkait.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak, agar RKPD yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan daerah, provinsi, hingga nasional,” ujar Aryan.
Forum Konsultasi Publik terbaru dilaksanakan pada Rabu, 21 Januari 2026, sebagai bagian dari penyusunan rancangan awal RKPD. Kegiatan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mengacu pada kebijakan tata ruang nasional dan Provinsi Lampung.
Aryan menjelaskan, hasil FKP akan menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sehingga perencanaan dan penganggaran dapat berjalan lebih sinkron dan terarah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Lampung Selatan, Rudhy Iswandi, melaporkan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap tujuan dan sasaran program-program pembangunan daerah.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa arah kebijakan dan program daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan,” jelas Rudhy.
Rudhy juga menekankan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin besar, terutama dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029.
“Sesuai arahan Bupati Lampung Selatan, perencanaan pembangunan harus lebih konkret dan jelas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bappeda sebagai leader perencanaan harus mampu memastikan program pembangunan lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata,” tambahnya.
Forum Konsultasi Publik ini diikuti oleh unsur Forkopimda, OPD, DPRD, para camat, Kejaksaan, Kodim, Forum CSR, BUMD, PDAM Tirtajasa, perguruan tinggi, unsur media, serta undangan terkait lainnya.
Melalui penyusunan RKPD yang partisipatif dan berkualitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap dapat menciptakan kinerja pembangunan yang berdampak nyata dalam mewujudkan Lampung Selatan Maju, serta berkontribusi dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. (Ist)
