Bukti Nyata Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional
Bandar Lampung, Akbar News – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Lampung berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian ini bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan menjadi bukti konkret bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus menjaga komitmennya dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK RI sesuai standar pemeriksaan dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, laporan keuangan Pemprov Lampung dinilai telah disajikan secara wajar dalam seluruh aspek material. Atas dasar tersebut, BPK RI kembali memberikan opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang telah memberikan pendampingan, masukan, dan rekomendasi konstruktif dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran.
WTP Bukan Sekadar Prestasi, Tetapi Tanggung Jawab
Sementara itu, Mirza Irawan Dwi Atmaja, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, menegaskan bahwa capaian WTP ke-12 ini merupakan buah dari sinergi, kedisiplinan, dan komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola keuangan daerah secara profesional.
“Alhamdulillah, opini WTP yang kembali diraih Pemprov Lampung merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang secara konsisten menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Ini bukan hanya prestasi, tetapi juga amanah yang harus terus dijaga,” ujar Mirza Irawan Dwi Atmaja.
Menurut Mirza, BPKAD sebagai leading sector pengelolaan keuangan daerah akan terus memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, serta memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara maksimal.
“Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan agar pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung,” tambahnya.
Momentum Meningkatkan Pelayanan Publik
Raihan opini WTP ke-12 ini juga menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel diharapkan mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan keberhasilan tersebut, Provinsi Lampung kembali menunjukkan konsistensinya sebagai daerah yang mampu menjaga standar tinggi dalam pengelolaan keuangan publik. Prestasi ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara transparan dan bertanggung jawab.
Raihan WTP 12 kali berturut-turut menjadi catatan prestisius sekaligus simbol kuat bahwa tata kelola keuangan yang baik bukan hanya target administratif, melainkan budaya kerja yang terus dijaga dan diperkuat oleh Pemerintah Provinsi Lampung demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. *(Rls/Sapt)
