Kotaagung, www.akbar.news — Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tanggamus, Afrida Susanti, menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah yang baik menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Menurut Afrida, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal tersebut penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013, Pemerintah Provinsi Lampung akan lebih fokus pada pelaksanaan penataan dan pengadministrasian aset daerah secara optimal.
“Penataan dan pengadministrasian aset, pengelolaan persediaan, pengelolaan piutang daerah, hingga penempatan dan pengembangan sumber daya manusia yang memadai menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola keuangan daerah,” ujar Afrida.
Namun demikian, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Tanggamus masih menghadapi berbagai dinamika dan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya adalah kecenderungan menurunnya pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer dari Pemerintah Pusat.
Selain itu, Afrida juga menyoroti masih belum optimalnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah, termasuk tingginya rasio belanja pegawai dan belanja barang jasa dibandingkan dengan belanja modal.
“Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya belum optimalnya penerimaan PAD seperti pajak dan retribusi daerah, transfer pusat yang belum maksimal baik dari sisi jumlah maupun penyaluran, serta belum optimalnya pemanfaatan dana pinjaman untuk program yang bersifat produktif guna pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Karena itu, Afrida berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan komitmen dan kerja sama semua pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat,” pungkasnya. (Red)
